Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh , yang tertuang dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh.
I. LINGKUNGAN PENGENDALIAN
1.1. Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 038 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 97 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- SE Walikota Banda Aceh tentang jam kerja dan perhitungan TPP beban kerja PNS
- Peraturan Walikota Banda Aceh No 35 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan
- SK Walikota No. 432 Thn 2019 ttg Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Kota Banda Aceh
- SK Walkot No.511 thn 2021 tentang Pembentukan Unit Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh
- SK Walikota No.29 thn 2022 ttg Pembentukan Satgas SPIP
- SK Walikota No. 313 Thn 2023 tentang Tim Penilaian Mandiri dan PK SPIP Pemko B.Aceh 2023
1.2. Komitmen terhadap Kompetensi
- Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial PNS
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 ttg Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 37 Tahun 2018 – Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2018 – Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Perwal No 61 Tahun 2018 Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
- Perwal No 67 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
- Perwal no. 53 – 2011 ttg hasil analisis jabatan di lingkungan pemerintah kota banda aceh tahun 2011
1.3. Kepemimpinan yang Kondusif
- Kebijakan terkait Manajemen Kinerja
- Permen PANRB No. 88 Tahun 2021- evaluasi AKIP
- Permenpan RB N0 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
2. Kebijakan terkait Manajemen Keuangan dan Aset
- Perwal No_21 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perwal No 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kota Banda Aceh
- Perwal No. Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Perwal No. 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah
- Perwal No. 26 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang milik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019
- Perwal No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banda Aceh
- Perwal No. 69 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Kebijakan terkait Manajemen SDM
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 39 Tahun 2019 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 31 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 16 Tahun 2018 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh No 23 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 43 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 37 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Manajerial JPT Pratama
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian JPT Pratama Secara Terbuka
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 96 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 101 Tahun 2020 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 97 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- PP Nor 17 -2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 – 2017 tentang Manajemen PNS
- Permen PANRB No. 52 – 2021 tentang Perubahan Permen PANRB No. 27 – 2021 tentang Pengadaan PNS
- Perwal N0 3 Tahun 2022 Penilaian Kinerja, PP PNS Pasca Penyetaraan Jabatan
- Perwal No 40 Tahun 2017 tugas belajar, izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
- Perka LAN No 18 Tahun 2015 – Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim II
- Perka LAN No 20 – 2015 – Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim IV
- Peraturan BKN No 3 Tahun 2020_tentang Juknis Pembenhentian PNS
- Peraturan BKN No 2 tahun 2018 pemberian pertimbangan teknis pensiunan PNS
4. Kebijakan terkait Manajemen Risiko
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Laporan RTP PERKIM 2022
1.4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
- PP No 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah
- Qanun No.11 Tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banda Aceh
- Perwal No 52 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja DPMG Kota Banda Aceh
- Perwal No 67 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
- Perwal No 61 Tahun 2018 Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
1.5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
- permendagri 54 – 2009- tata naskah dinas di lingkungan Pemda
- Perwal No. 25 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Qanun No.11 Tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banda Aceh
- contoh Surat Perintah PLT Kadis
- sk 900 151 -2023 – 2023Penunjukan pejabat pengelola keuangan
- SK Pengguna Anggaran dan bendahara 2023
- SK Pengguna Anggaran dan bendahara 2023 (lampiran)
1.6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
- PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Permen PANRB No. 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Perwal No 3 – 2022 – Penilaian Kinerja, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemko Banda Aceh Pasca Penyetaraan Jabatan Adm ke dalam Jabatan Fungsional
- Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 2023
1.8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
- Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tatacara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
- perwal banda aceh no. 61 – 2010 ttg kebijakan akuntansi pemerintah kota banda aceh
- perwal No 20 – 2016 perubahan perwal 33 – 2012 Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh
- Perwal_NO 31-2018 aplikasi mobile info anggaran banda aceh gemilang
- MOU APIP APH
- SK SABER PUNGLI TAHUN 2023
II. PENILAIAN RISIKO
2.1. Identifikasi Risiko
- 1. PP 60 Tahun 2008_SPIP
- 2. Perka BPKP no 10-2013 pedoman bimtek SPIP
- 3. perwal no. 21 – 2010 penyelenggaraan SPIP pemko banda aceh
- 4. perwal 48 2018 pedoman penilaian risiko
- RTP PERKIM Tahun 2022
2.2. Analisis Risiko
III. KEGIATAN PENGENDALIAN
3.1. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permen PANRB No. 88 Tahun 2021- evaluasi AKIP
- Perwal No_63 tahun_2019 Pedoman AKIP pada OPD di Lingkungan Pemko Banda Aceh
- LAKIP Perkim
3.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- 1. PERWAL No. 96 – 2021 MANAJEMEN TALENTA PNS
- 2. PERWAL No. 95 – 2021 POLA KARIR PNS
- 3. perwal NO_3_TAHUN_2022 – penilaian kinerja, pembayaran TPP PNS pasca penyetaraan jabatan
- 4. perwal no. 31 – 2019 tentang TPP dan TBK
- 5. PERWAL No. 9 – 2020 TPK NON E-KINERJA BAGI PNS
3.3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
- Perwal_No_77_tahun_2021_Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemko Banda Aceh
- Perwal No_28_Tahun 2022 Penyelenggaraaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Perwal No_29_Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh
- perwal 61 – 2021 SOP Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3.4. Pengendalian Fisik atas Aset
- 1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2. QANUN_NOMOR_7_TAHUN_2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3. PERWAL_NO_31_TAHUN_2016 pengelolaan barang milik Daerah
- 4. PErwal NO_26_TAHUN_2019 Juknis Sensus Barang
- 5. perwal _NOMOR_12_TAHUN_2019 tatacara penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 6. SK 54-2023 pejabat pengelola barang-compressed
3.5. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja
3.6. Pemisahan Fungsi
- SK 54-2023 pejabat pengelola barang
- SK Pengguna Anggaran dan bendahara 2023 (lampiran)
- SK Pengguna Anggaran dan bendahara 2023
- SK PPTK 2023
3.7. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting
- SK 54-2023 pejabat pengelola barang
- SK Pengguna Anggaran dan bendahara 2023 (lampiran)
- SK Pengguna Anggaran dan bendahara 2023
- SK PPTK 2023
3.8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian
3.9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
- perwal 57 – 2021 pedoman PPID (lampiran)
- perwal 57 – 2021 pedoman PPID
- PERWAL No 12 2019 tatacara penyusunan RKBU
- qanun 7 2018 BMD (penjelasan)
- qanun 7 2018 pengelolaan BMD
3.11. Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting
IV. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
4.1. Informasi yang Relevan
- https://perkim.bandaacehkota.go.id/
- https://www.lapor.go.id/
- RENSTRA PERKIM 2023-2026
- RENJA PERKIM TAHUN 2023
- Opini WTP 2022
- PERMENPAN NO 53 – 2014 juknis PK, pelaporan kinerja & tatacara reviu lap kinerja
- Perwal No_63 tahun_2019 Pedoman Evaluasi AKIP pada OPD di Lingkungan Pemko Banda Aceh
- Permen PANRB No. 88 Tahun 2021-evaluasi AKIP
- LKJIP-PERKIM TA-2022
- Perwal NO_36_TAHUN_2019 pelayanan pengaduan masyarakat atas pelanggaran ASN (Whistleblowing System) di lingkungan Pemko Banda Aceh
4.2. Komunikasi yang Efektif
- http://ppid.bandaacehkota.go.id/
- https://perkim.bandaacehkota.go.id/
- instagram : https://www.instagram.com/perkimkotabandaaceh/
- Twitter : https://twitter.com/PerkimBandaAceh
V. PEMANTAUAN
5.1. Pemantauan Berkelanjutan
5.2. Evaluasi Terpisah